Hukum Islam Berdasar Faktor Kondisi Sosiologis


Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual,  tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan  ruang tertentu. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip ‘illat (penalaran ta’lili) sangat penting untuk  dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

para  ulama mengklasifikasikan adat (‘urf) ini menjadi dua macam, yaitu (1) al-‘urf al-shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, nash (al-Qur’an dan al-Sunnah),  (2) al-‘urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran- ajaran syari’ah secara umum.

Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahan di sekitar institusi kemasyarakatan di dalam suatu  masyarakat  yang  mempengaruhi  sistem  sosialnya.  Masyarakat  muslim  adalah  sekelompok masyarakat yang  hidup dalam sistem dengan memegang al-Qur’an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benar dan kekal.

Oleh karena kekekalannya itulah, al-Qur’an justru harus dipahami sesuai perkembangan  dan  perubahan  manusia  di  berbagai  bidang;  sosial,  budaya,  sains,  dan  teknologi. Dengan berpegang pada prinsip yang  demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi  juga operatif sehingga hukum Islam  benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, kaidah di atas sangat  berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum.