AHMADIYAH : SKB 3 MENTERI MASIH MULTITAFSIR


SKB 3 Menteri Dinilai Masih Multitafsir

Jum’at, 11 Februari 2011 – 08:08 wib
Marieska Harya Virdhani – Okezone
undefined

Ilustrasi
DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menilai Surat Ketetapan Bersama (SKB) Tiga Menteri masih multitafsir. Dan saat ini terdapat 150 warga Ahmadiyah di Depok yang mengaku cemas dan takut menjadi korban kekerasan.

Tak hanya Ahmadiyah, masyarakat yang menamakan gerakan islam Cinere juga masih menolak pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Bandung, Cinere, Depok. Rapat bersama memutuskan pemerintah daerah menunggu ketegasan pemerintah pusat khususnya menteri agama soal Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang hingga kini dinilai masih multitafsir.

Ketua Komisi A Bidang Agama DPRD Depok Qurtifa Wijaya hingga kini seluruh pemerintah daerah pasti masih bingung menafsirkan SKB tiga menteri terkait masalah – masalah batasan ajaran Ahmadiyah hingga soal sanksi. Sebab, kata dia, SKB tiga menteri hanya melarang warga Ahmadiyah menyebarkan ajaran agamanya, tetapi tidak menyebut soal batasan penyebaran ataupun sanksi bagi warga yang masih menyebarkan ajaran Ahmadiyah.

“Kami di daerah menunggu pemerintah pusat, harus tegas karena ini masih multitafsir, tak boleh menyebarkan ajaran itu seperti apa, apakah kalau menggelar pengajian diantara komunitas mereka tidak boleh? Atau bahkan pasang papan nama masjid khusus warga Ahmadiyah saja juga tidak boleh, hal ini yang bisa menyebabkan salah persepsi di masyarakat,” katanya kepada wartawan, Jumat (11/02/11).

Saat ini, kata Qurtifa, Depok hanya bisa berupaya untuk mencegah terjadinya kerusuhan seperti di Temanggung maupun Banten. Caranya yakni dengan berkoordinasi antara polisi dan pemerintah kota untuk mengupayakan langkah dialogis dan persuasif kepada tokoh agama dan pimpinan ormas.

“Sekecil apapun konflik harus bisa dideteksi, polisi juga siap berkomitemen untuk menjaga Depok,  mereka siapkan langkah – langkah antisipasi, dialog, dan kita minta pemda untuk antisipasi, sambil kita juga tunggu ketegasan dari pemerintah pusat bagaimana ahmadiyah, kalau tidak ada ketegasan dari masalah di tiap daerah bisa jadi muncul lagi,” tandasnya.

 

Iklan

Tentang MOH KUSNARTO

Pendidikan S-1 sejarah UNESA SMA Negeri 1 Sampang SMP Negeri 1 Sampang SD Negeri Gunung Sekar 1 Sampang TK Brawijaya (804) Lahir : Sampang, 08-12-1976 Unit Tugas : SMA Negeri 1 Torjun
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.